ASEAN Butuh US$584 Miliar untuk Infrastruktur Digital hingga 2040: Ini Rincian Kebutuhan dari ADB

JAKARTA – Asian Development Bank (ADB) memperkirakan negara-negara ASEAN membutuhkan dana sebesar US$584 miliar untuk membangun infrastruktur digital hingga tahun 2040. Kebutuhan investasi yang setara dengan 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) kawasan itu didominasi oleh pembangunan jaringan pita lebar seluler, pusat data, dan pita lebar tetap.

Dalam laporan bertajuk "Tantangan $7 Triliun: Membangun ASEAN Masa Depan" yang dirilis Selasa (10/11/2026), ADB merinci alokasi kebutuhan tersebut. Mayoritas dana, yakni US$311 miliar, dialokasikan untuk infrastruktur mobile broadband. Disusul pusat data atau data center senilai US$150 miliar (setara Rp2.706,85 triliun dengan asumsi kurs Rp18.045/US$), serta fixed broadband sebesar US$123 miliar.

Perluasan infrastruktur digital dinilai mendesak seiring meningkatnya adopsi pita lebar, layanan digital, dan volume lalu lintas data di kawasan. ADB menekankan bahwa jaringan serat optik tulang punggung (fiber backbone) menjadi kunci untuk menghubungkan pengguna, jaringan seluler, pusat data, hingga gerbang internasional (international gateways).

Estimasi terbaru ADB juga menunjukkan bahwa jaringan tulang punggung serat optik antarkota perlu ditingkatkan sebesar 35% di seluruh kawasan Asia-Pasifik guna mendukung ketersediaan pita lebar secara universal dan memungkinkan perluasan pusat data. Kesenjangan teridentifikasi paling besar di Asia Tengah dan Asia Barat, karena jarak antarpusat populasi yang melintasi wilayah gurun, semi-gurun, dan pegunungan.

ADB turut menyoroti peran koridor digital regional dan infrastruktur berbagi (shared infrastructure) yang dinilai lebih efisien dibandingkan pembangunan kapasitas domestik secara mandiri, terutama bagi negara tanpa wilayah laut (landlocked economies). Kabel bawah laut juga dipandang sebagai infrastruktur kritis yang membawa sebagian besar lalu lintas data global dan menghubungkan jaringan nasional ke pasar digital regional maupun global.

Namun, ADB memberikan catatan penting mengenai metodologi perhitungannya. Kebutuhan investasi yang diukur berfokus pada sisi penawaran (supply side) infrastruktur digital, dan belum mencakup pertimbangan sisi permintaan (demand side), seperti jumlah langganan, perangkat, serta tingkat penggunaan kapasitas pusat data.

Bagi Indonesia, proyeksi ini menjadi relevan di tengah ambisi pemerintah memperbesar kapasitas pusat data dan memperkuat infrastruktur pendukung ekonomi digital yang ditargetkan melonjak hingga puluhan gigawatt pada 2030. Tantangan pendanaan, ketersediaan energi, serta ketahanan jaringan lintas batas pun diprediksi akan menjadi isu sentral dalam beberapa tahun ke depan.