Kedaulatan Digital Bukan Soal Merakit Semua Sendiri: Dari Analogi Gandum Wantiknas hingga Peta Keamanan Ericsson

Jakarta -- Konsensus penting muncul dari meja diskusi para pemangku kepentingan teknologi Indonesia: kedaulatan digital tidak identik dengan membangun semua komponen teknologi dari nol di dalam negeri. Yang dibutuhkan justru sebuah peta jalan yang jelas untuk mengurangi ketergantungan strategis, tanpa memutus konektivitas dengan ekosistem global.

Kesepakatan itu lahir dari forum bertajuk "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" yang digelar di Jakarta pada Jumat (30/10), menghadirkan Wantiknas, Forum Dialog Nusantara (FDN), Mikti, Dirut Telkom Nanang Hendarno, hingga Presiden Direktur Ericsson Indonesia Nora Wahby.

AI Jadi 'Rel' yang Harus Dikuasai

Nanang Hendarno membuka paparannya dengan analogi sejarah: setelah era industrialisasi listrik, dunia bergerak ke konektivitas, dan kini memasuki gelombang industri berikutnya — AI.

"Siapa yang menguasai relnya AI ini, itu akan menguasai dunia. Seperti konektivitasnya, hyperscale data center-nya, infrastruktur yang trusted, agentic economy, dan nanti sifatnya semua akan autonomous-as-a-service," ujar Nanang.

Menurutnya, negara yang memiliki kendali atas "rel" tersebut — mulai dari regulasi, kesiapan industri, hingga ekosistem pasar yang berani mengonsumsi produk dalam negeri — akan jauh lebih kuat menghadapi dinamika geopolitik digital dibanding negara yang sekadar menjadi pengguna infrastruktur asing.

Kedaulatan ala Interdependensi

Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham Akbar Habibie, justru menekankan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang benar-benar independen secara teknologi. Amerika Serikat, kata dia, pun tidak memiliki teknologi chip ASML yang hanya dimiliki Belanda, sementara ASML sendiri bergantung pada ZEISS asal Jerman.

"Ada hal-hal teknologi yang di dunia ini negara mana pun tidak punya, cuma satu negara yang punya," kata Ilham. "Nah, yang penting adalah kita bisa menentukan nasib kita sendiri."

Ilham kemudian menarik paralel dengan kedaulatan pangan: Indonesia surplus beras, tetapi tetap mengimpor gandum untuk kebutuhan mie dan produk olahan lain.

"Tidak didikte dan mempunyai alternatif — saya kira itu inti dari kedaulatan dan sovereignty. Tapi tidak berarti semua-semuanya harus kita buat sendiri. Saya kira itu yang optimal,"

Dengan kata lain, kedaulatan digital versi Wantiknas adalah membangun sistem interdependensi: tetap terhubung dengan pemasok global, namun memiliki cadangan, jalur alternatif, dan kemampuan mengontrol titik-titik yang bersifat strategis dan kritis.

Tiga Langkah Konkret dari Sisi Operator

Nora Wahby, Presiden Direktur Ericsson Indonesia, membawa perspektif dari lini infrastruktur jaringan. Bagi dia, kedaulatan dimulai dari keputusan paling mendasar: memilih pemasok yang menerapkan prinsip keamanan sejak fase desain produk.

"Tentukan apa saja yang bersifat krusial, tetapkan aspek apa yang harus tetap berada di dalam negeri, lakukan diversifikasi rantai pasok, patuhi standar yang berlaku, dan pilih supplier yang sejak awal terbuka terhadap aspek keamanan dan standar tersebut," tegas Nora.

Ia menambahkan bahwa risiko keamanan jaringan umumnya berakar pada produk itu sendiri, sehingga pencegahan yang efektif dilakukan melalui segmentasi data — membedakan mana data yang terbuka dan mana yang sensitif — serta diversifikasi vendor agar tidak terpusat pada satu pemasok.

Dari Diskusi ke Kebijakan

Tiga suara tersebut secara kolektif mengisyaratkan satu arah: kedaulatan digital Indonesia bukan soal mengurung diri dalam otarki teknologi, melainkan soal menyusun arsitektur yang memisahkan titik-titik kritis — data, komputasi inti, infrastruktur jaringan — dari ketergantungan satu pihak, sambil tetap memanfaatkan pengalaman dan komponen dari negara yang lebih dulu melangkah.

Bagi industri telekomunikasi, pesan ini berarti dua hal sekaligus: memperkuat investasi pada pusat data domestik, kapasitas komputasi AI, dan keamanan siber; serta membuka ruang kolaborasi yang terukur dengan mitra teknologi global, selama kendali akhir tetap berada di tangan pemilik data.

Diskusi Wantiknas–FDN–Mikti ini menjadi bagian dari upaya menyusun landasan kebijakan sebelum regulasi AI nasional — termasuk dua rancangan Perpres yang sedang digodok Komdigi — diresmikan dalam beberapa bulan ke depan.