Perlombaan Pusat Data Asia Tenggara Berhenti Sejenak: Di Jawa Barat, Proyek Data Center Asing Diberhentikan karena Izin dan Izin Lingkungan Belum Lengkap

GELOMBANG pembangunan pusat data (data center) yang beberapa bulan lalu terlihat melaju kencang di Asia Tenggara kini mulai melambat. Salah satu titik terpanasnya terjadi di Indonesia: Gubernur Jawa Barat menghentikan pembangunan sebuah pusat data milik operator asal Singapura, BDX, karena izin yang belum lengkap dan proses penilaian lingkungan yang belum tuntas.

Laporan The Guardian yang dirilis Senin (7/11/2026) menempatkan kasus Indonesia di tengah tren lebih luas di kawasan. Thailand, yang di awal 2026 baru saja menyetujui proyek pusat data dari TikTok, Skyline, dan Bridge datacentres dengan nilai investasi gabungan sekitar US$27 miliar, telah menangguhkan konstruksi 49 proyek serta menahan keputusan persetujuan 117 proyek lain pada September 2026. Alasannya sama: minimnya detail untuk pengaturan dan pengawasan yang memadai.

Kawasan Asia Tenggara sendiri menjadi pusat pertumbuhan tak terduga di Asia-Pasifik. Laporan Cushman & Wakefield 2026 menunjukkan kawasan ini menyumbang sekitar 50% kapasitas pusat data yang sedang dibangun di Asia-Pasifik. Indonesia punya pipa pengembangan (pipeline) sebesar 1.699 MW di kawasan Jabodetabek, dan tengah mengembangkan Batam sebagai hub sekunder. Microsoft membangun lima pusat data sebagai bagian dari investasi US$1,7 miliar di Indonesia, sementara operator asal Singapura seperti Princeton Digital Group dan Digital Edge juga memperluas kapasitas.

Sumber daya jadi persoalan

Meski investasi besar berdatangan, tekanan terhadap daya listrik dan air makin terasa. Di Johor, Malaysia, pusat data kini menyumbang sekitar 24% konsumsi listrik total negara bagian itu, yang diproyeksikan melonjak hingga 40% pada 2035 menurut Wood Mackenzie. Kebutuhan air pun menjadi sorotan; laporan Tenggara Strategics menunjukkan banyak pusat data di Indonesia memakai sistem pendingin air (water-cooled) di kawasan dataran rendah yang panas dan lembap, sehingga konsumsi airnya lebih tinggi dibanding fasilitas di wilayah beriklim lebih sejuk.

Kondisi ini memaksa pemerintah di kawasan menjadi lebih hati-hati. Setelah moratorium berakhir, Singapura mengaitkan ketat persetujuan pusat data baru dengan efisiensi energi dan emisi karbon. Malaysia membentuk taskforce pusat data untuk meninjau proyek baru dengan perspektif ketahanan energi dan air. Johor bahkan mengumumkan tidak lagi menyetujui pusat data Tier 1 dan Tier 2 yang menggunakan hingga 50 juta liter air per hari — setara kebutuhan air minum harian 25 juta orang.

Isu yang sama menghantam Indonesia

Penyetelan kebijakan juga mulai terasa di Indonesia. Di samping penyetopan proyek BDX di Jawa Barat, kebutuhan listrik untuk pusat data diperkirakan menuntut tambahan 20 gigawatt (GW) — setara sekitar 20% dari total kapasitas listrik saat ini — dan terus membengkak seiring melonjaknya penggunaan AI. Jika pusat data era komputasi awan membutuhkan daya 10-30 MW, pusat data berbasis AI bisa membutuhkan daya 100 MW hingga 1 GW.

Angka itu memaksa pembuat kebijakan menimbang ulang: antara menjemput investasi besar yang datang, dan menjaga agar daya, air, serta kepastian regulasi tersedia. Di sisi lain, industri menilai Indonesia masih menarik. CEO Digital Edge Indonesia Stephanus Oscar baru-baru ini menegaskan bahwa harga listrik Indonesia, meski mengalami penyesuaian tarif untuk pusat data, tetap kompetitif — asalkan pemerintah dan PLN memberi kepastian tarif ke depan.

Bagi sektor telekomunikasi, pesan dari perlambatan ini jelas: investasi pusat data di Indonesia kini tak lagi semata soal lahan dan insentif. Kesiapan izin, penilaian lingkungan, pasokan energi, dan air menjadi syarat mutlak yang menentukan apakah proyek-proyek besar itu bisa berjalan — atau justru ikut berhenti seperti di Johor, Chonburi, dan kini Jawa Barat.

(Sumber: The Guardian, 7 November 2026)