Tanpa Aturan Kaku Dulu: Komdigi Pilih Logika 'Boundary' dan Etika sebagai Tata Kelola AI Indonesia

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan belum berniat mengunci pertumbuhan kecerdasan buatan (AI) dengan aturan konvensional yang tebal. Alih-alih menyusun daftar panjang hak, kewajiban, dan sanksi sejak awal, Kementerian Komunikasi dan Digital memilih menata pemanfaatan AI melalui penegasan batasan (boundary) dan penguatan etika.

Pendekatan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Beyond AI Adoption: Indonesia's Role in the AI Economy" di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

"Yang pertama yang diperlukan sekarang itu adalah boundary, batasnya. Karena kita ingin melakukan pendekatan itu dengan sandbox regulation sebenarnya. Jadi kalau kita sudah tahu boundary-nya, di dalam boundary itu silakan inovasi berkembang semaksimal mungkin," ujar Ismail.

Etika di Atas Regulasi

Ismail menjelaskan bahwa ada dua pendekatan yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan AI, yakni regulasi dan etika. Menurut dia, etika menempati posisi yang lebih tinggi karena menjadi landasan penggunaan teknologi tersebut.

"Ada dua pendekatan sebenarnya di situ, regulation dan ethics. Ini dua hal, ethics itu lebih di atas dari regulasi," katanya.

Karena teknologi AI yang saat ini masih dalam tahap perkembangan, Ismail menilai langkah yang paling tepat adalah melakukan sosialisasi yang kuat terhadap batasan tersebut. "Kalau kita belum di tahap awal ini, apalagi teknologi AI yang belum major masih berkembang, saya berpendapat yang paling pasti itu adalah sekarang melakukan upaya sosialisasi yang kuat terhadap boundary," jelasnya.

KUHP Sudah Cukup, Selama Tindakan yang Dilarang Tetap Dilarang

Ismail menambahkan bahwa sejumlah larangan sebenarnya sudah tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan itu, tegasnya, tetap berlaku terlepas dari teknologi yang dipakai.

"Mau pakai AI, mau tidak pakai AI, tapi kalau mencuri, ya mencurinya itu yang tak boleh. Mau pakai AI, mau tidak pakai AI, tapi melakukan fitnah, merusak nama baik seseorang, itu yang tidak boleh. Ini tools-nya, teknologinya ini adalah pemanfaatan," paparnya.

Dengan logika itu, pemerintah menilai belum perlu mengedepankan pendekatan hukum baru untuk mengatur seluruh aspek pemanfaatan AI. Fokusnya diarahkan pada penjelasan batasan serta penguatan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, mengenai etika penggunaan teknologi.

"Jawaban saya sementara untuk yang penting sekarang itu bukan pendekatan hukum, karena hukum kita sudah banyak sekali mengatur tentang boleh tidak boleh, tapi boundary ini yang perlu jelas. Nah ini lebih ke tantangan etika sebenarnya," pungkas Ismail.

Pilihan tata kelola berbasis batas dan etika ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga ruang inovasi tetap terbuka di dalam koridor yang aman, sambil menyiapkan fondasi kebijakan, data, dan pengawasan yang semakin matang seiring perkembangan ekosistem AI nasional.