RUU Hak Cipta Disiapkan Jadi Benteng Baru Pencipta di Era AI: Dari Royalti Peminjaman Buku hingga Hak Seniman saat Karya Ditawar Ulang

JAKARTA — Pemerintah resmi membuka babak baru perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah mengusulkan seperangkat hak ekonomi baru bagi pencipta, mulai dari public lending right, resale right, hingga hak ekonomi perusahaan pers yang selama ini terpinggirkan oleh maraknya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Usulan tersebut dipaparkan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) antara pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) DPR yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/11/2026).

"Pemerintah telah menyiapkan 1.117 butir DIM sebagai bahan pembahasan RUU Hak Cipta," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar saat membuka FGD.

AI Jadi Alasan Utama Perlindungan Baru

Hermansyah menegaskan, salah satu materi paling krusial dalam DIM adalah perlindungan karya di ruang digital dan penyesuaian hak cipta terhadap perkembangan teknologi, termasuk hasil karya jurnalistik.

"Karya jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers harus dilindungi. Kalau tidak, usaha perusahaan pers maupun karya jurnalistik akan menjadi senja kala dan hak ekonomi mereka akan dikebiri dengan adanya pemanfaatan AI," ujarnya.

Pernyataan itu menggarisbawahi kekhawatiran industri: konten berita dan karya tulis Indonesia kini menjadi bahan baku pelatihan model bahasa, sementara penerbit dan jurnalis tidak mendapat imbalan atas pemanfaatan tersebut. RUU Hak Cipta diharapkan menjadi pagar hukum agar pemanfaatan AI tidak berjalan tanpa kompensasi.

Peminjaman Buku di Perpustakaan Kini Bisa Memberi Royalti

Usulan lain yang menjadi sorotan adalah public lending right, yakni hak remunerasi bagi pencipta atas peminjaman karya mereka melalui perpustakaan atau lembaga peminjaman publik.

"Bagaimana agar remunerasi bagi pencipta dan penerbit tetap didapatkan ketika ada peminjaman buku-buku karya literasi di perpustakaan publik," jelas Hermansyah.

Aturan ini memperluas pengakuan bahwa pemanfaatan karya melalui fasilitas publik juga merupakan aktivitas yang layak diimbangi dengan manfaat ekonomi bagi pencipta dan penerbit.

Seniman seni rupa turut diuntungkan melalui resale right, hak untuk memperoleh bagian dari hasil penjualan kembali karya tertentu. "Seniman seni rupa ketika ada penjualan kembali, maka tidak hanya hak moral mereka yang harus tetap diakui, juga hak ekonomi ketika karya tersebut diperjualbelikan," katanya.

DPR: Pahami Substansi Sebelum Masuk Pembahasan Mendalam

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta Baleg DPR RI Martin Manurung menyambut baik penyusunan DIM tersebut. Menurutnya, FGD menjadi kesempatan untuk memahami substansi usulan pemerintah sebelum pembahasan DIM dilakukan lebih rinci.

"Kita sudah jadwalkan pembahasan. Ada baiknya kita pahami ini dengan baik sehingga saat pembahasan nanti lebih konstruktif," kata Martin.

Dalam forum yang sama, musisi yang juga anggota DPR RI Melly Goeslaw dan Once Mekel menyuarakan pentingnya hak sinkronisasi, yakni hak eksklusif pemilik ciptaan atas penggabungan musik dengan gambar atau video. "Sinkronisasi itu penggabungan antara dua jenis ciptaan. Di konteks musik, misalnya, musik dengan gambar dan video itu merupakan hak yang benar-benar eksklusif dari pemilik," ujar Once Mekel.

FGD juga menyinggung transparansi aliran royalti serta besaran biaya operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang menurut pemerintah perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan praktik di sejumlah negara.

Pemerintah mengingatkan pencipta dan pemegang hak cipta untuk mencatatkan karyanya melalui sistem DJKI agar memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

RUU Hak Cipta kini diarahkan sebagai payung hukum menyeluruh (umbrella act) yang menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan karya intelektual Indonesia memiliki nilai ekonomi di tengah gelombang adopsi AI yang tak terbendung.

(Sumber: ANTARA News)