Satu Data Indonesia: Kemkomdigi Bangun Benteng Kriptografi dan Sertifikat Digital demi Kedaulatan Data Warga

Jakarta — Pemerintah menempatkan keamanan dan pelindungan data pribadi sebagai pusat dalam implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa penguatan keamanan informasi kini menjadi prioritas utama kementerian dalam mendukung pemberlakuan regulasi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

"Dalam mendukung implementasi Undang-Undang SDI, penguatan keamanan informasi menjadi prioritas kami di Kemkomdigi," kata Meutya.

Infrastruktur kriptografi dan sertifikat digital

Untuk menjawab prioritas tersebut, Kemkomdigi mengandalkan dua instrumen teknis utama, yakni pembangunan infrastruktur kriptografi dan penerapan sertifikat digital. Kedua komponen ini menjadi tulang punggung untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data yang dipertukarkan antarinstansi negara.

Selain itu, kementerian juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjalankan audit keamanan serta menangani insiden keamanan siber. Kolaborasi lintas lembaga ini dimaksudkan agar setiap titik lemah dalam rantai pengelolaan data dapat terdeteksi dan ditangani secara terpadu.

Menurut Meutya, data kini dipandang sebagai sumber daya yang bernilai tinggi. Karena itu, pemerintah berupaya mengendalikan pemanfaatan dan pemrosesan data tanpa mengabaikan privasi warga negara. Upaya itu mencakup pengawasan tata kelola, kejelasan lokasi penyimpanan data, hingga penegasan yurisdiksi pemrosesan data sebagai bagian dari penguasaan kedaulatan atas data.

Interoperabilitas dengan prinsip data tetap di sumber

Dalam sisi teknis, keterhubungan antarsistem menjadi prasyarat utama penerapan UU SDI. Kemkomdigi telah menyiapkan infrastruktur bernama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, sebuah sistem pertukaran data antarkementerian dan lembaga yang ditopang oleh kesiapan Pusat Data Nasional (PDN) serta Jaringan Intra Pemerintah.

Meski demikian, Meutya menekankan bahwa interoperabilitas tidak berarti pemusatan basis data maupun pengalihan kewenangan pengelolaannya. Ekosistem SDI tetap menjunjung prinsip data remains at source, yakni data tetap dikelola dari instansi asalnya. Dengan prinsip itu, setiap instansi tetap bertanggung jawab penuh atas kualitas, pemutakhiran, dan validitas data yang dikelolanya.

Selaras dengan UU ITE dan UU PDP

Implementasi UU SDI, kata Meutya, harus dijalankan selaras dengan regulasi yang sudah ada, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas bagi masing-masing instansi pemerintah agar pelaksanaan undang-undang ini tidak tumpang tindih.

"Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia," ujar Meutya.

Dengan fondasi keamanan yang diperkuat melalui kriptografi, sertifikat digital, serta pengawasan BSSN, pemerintah berharap layanan publik menjadi lebih efisien sekaligus beban administrasi masyarakat dapat ditekan — tanpa mengorbankan hak privasi warga.