Gelombang Penolakan Data Center Meluas ke Berbagai Negara, Investor AI Hadapi Risiko Baru

Pembangunan pusat data (data center) yang menjadi tulang punggung investasi kecerdasan buatan (AI) kini menghadapi gelombang penolakan yang meluas di berbagai penjuru dunia. Fenomena yang berawal di Amerika Serikat (AS) itu kini menjalar ke Eropa hingga Asia, menciptakan risiko baru bagi proyek infrastruktur AI yang tengah digenjot secara global.

Berdasarkan data yang dihimpun CNBC Indonesia, sekitar US$42 miliar atau lebih dari Rp752 triliun investasi data center di Eropa telah tertunda atau batal akibat penolakan publik. Di AS, nilai yang terdampak mencapai sekitar US$77 miliar.

Di Eropa, lebih dari 70 proyek data center ditolak atau dibatasi sepanjang Januari-April 2026, bahkan melampaui jumlah penolakan sepanjang 2025. Protes warga dipicu kekhawatiran atas konsumsi listrik dan air, kenaikan harga energi, kebutuhan lahan yang besar, serta manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang dinilai belum jelas bagi masyarakat sekitar.

Olivier Darmouni, associate professor HEC Paris, memperingatkan bahwa penolakan tersebut bisa menjadi titik kritis bagi industri. "Ini bisa menjadi 'jerami terakhir yang mematahkan punggung unta'," ujarnya dikutip dari CNBC International.

Respons pemerintah di sejumlah negara mulai menguat. Skotlandia menunda persetujuan pembangunan data center hyperscale, Denmark menempatkan proyek data center di antrean belakang untuk akses jaringan listrik, sementara Spanyol mengusulkan kewajiban penggunaan 80% listrik dari energi terbarukan.

Penolakan serupa juga muncul di Korea Selatan. Di distrik Geumcheon, Seoul, warga menuntut dihentikannya pembangunan data center di dekat permukiman. Pemerintah setempat bahkan berencana mewajibkan persetujuan mayoritas warga dalam radius 200 meter dari lokasi proyek, padahal Seoul menjadikan data center AI sebagai salah satu proyek investasi utama untuk mendukung pengembangan AI dan industri semikonduktor.

Bagi investor, situasi ini meningkatkan risiko biaya dan keterlambatan. Asya Walters, managing director Alvarez & Marsal, menilai kemampuan masyarakat menggagalkan proyek data center senilai US$10 miliar merupakan risiko yang sangat besar.

Dominic Ward, CEO Verne, menegaskan industri kini tidak lagi bisa beroperasi tanpa sorotan publik. "Dulu kami sama sekali tidak dikenal sebagai bagian dari perekonomian. Kami hanya sebuah kotak hitam. Sekarang kami menjadi salah satu lapisan fundamental yang menggerakkan perekonomian," kata Ward kepada CNBC.

Tarik-ulur antara kebijakan yang mendorong pembangunan data center dan aturan yang semakin ketat di sejumlah negara dinilai dapat menyulitkan arus investasi. Bagi Indonesia, yang tengah membidik diri menjadi pusat data center kawasan, tren global ini menjadi pengingat bahwa ekspansi infrastruktur AI harus diiringi kepastian regulasi, efisiensi energi, dan penerimaan masyarakat.