Dari 67 Mbps ke 100 Mbps: Menatap 2.000 Desa yang Masih Butuh Jalan Menuju Internet Cepat, dan Peran Spektrum 1,4 GHz

Jakarta — Angka penetrasi internet Indonesia yang melampaui 80 persen kerap dirayakan sebagai capaian. Namun di balik angka nasional itu tersisa lubang konektivitas yang masih terbuka: sekitar dua ribu desa dan permukiman yang belum terjangkau jaringan 4G, dan kecepatan fixed broadband yang baru di kisaran 67 Mbps.

Di tengah momentum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memaparkan peta jalan yang ingin menutup celah tersebut. Inti pesan pemerintah sederhana: konektivitas tak lagi cukup "ada", tetapi harus berkualitas, cepat, dan terjangkau hingga ke pelosok.

"Artinya konektivitas ini harus diikuti oleh kualitas yang lebih baik, khususnya dari sisi kecepatan dan juga inklusivitas," ujar Meutya, Senin (19/10).

Kejar 100 Mbps pada 2029

Secara agregat, capaian Indonesia memang sudah mengesankan. Penetrasi akses internet mencapai 81,72 persen atau menjangkau sekitar 235 juta penduduk. Jaringan 4G dengan kecepatan rata-rata 84 Mbps sudah menyentuh 98,96 persen populasi. Masalahnya, distribusi itu timpang.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa jaringan 4G baru menjangkau sekitar 83 ribu desa, sehingga masih tersisa sekitar dua ribu desa dan permukiman yang terpinggirkan. "Ini menunjukkan bahwa kemajuan konektivitas nasional masih belum merata. Ini merupakan tugas kita bersama," kata Angga.

Untuk sisi kecepatan, fixed broadband yang kini berada di kisaran 67,45 Mbps ditargetkan naik menjadi 100 Mbps pada 2029. Kenaikan itu bukan sekadar angka pemasaran—ia menjadi prasyarat agar layanan digital, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan elektronik benar-benar terasa manfaatnya di luar kota besar.

Spektrum sebagai jalur pintas

Di situlah spektrum radio dimainkan sebagai instrumen utama. Pemerintah menyediakan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan internet pita lebar berbasis nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA). Tujuannya menghadirkan akses internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps, namun dengan harga yang ditekan di kisaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan—titik harga yang dinilai mampu membuka pasar rumah tangga yang selama ini tak terjangkau fiber.

Sebagai pelengkap, pemerintah juga membuka pemanfaatan pita 700 MHz dan 2,6 GHz untuk memperluas cakupan serta menambah kapasitas jaringan seluler nasional. Kombinasi pita rendah yang jangkauannya jauh dan pita menengah yang kaya kapasitas ini membentuk kombinasi untuk mengejar pemerataan sekaligus kecepatan.

Listrik jadi bagian dari kalkulasi jaringan

Menariknya, perhitungan konektivitas kini tak lagi berhenti di menara dan kabel. Meutya mengungkapkan Komdigi bersama Kementerian ESDM membahas skema pemanfaatan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung penyediaan layanan telekomunikasi—sebuah pengakuan bahwa ekspansi jaringan, terutama ke wilayah yang sulit dijangkau, pada akhirnya berbenturan dengan ketersediaan daya.

Konektivitas sebagai mesin ekonomi

Kerja keras di sisi jaringan ini bermuara pada satu sasaran ekonomi. Nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 99 miliar dolar AS pada 2025 diproyeksikan melesat menjadi 360 miliar dolar AS pada 2030. Konektivitas yang merata dinilai sebagai fondasi agar lonjakan itu bisa diraup, bukan hanya dinikmati segelintir wilayah.

Sebagai penopang ekosistem, Komdigi juga telah menghadirkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota besar. Dalam dua tahun, program-program di bawahnya melatih lebih dari 15 ribu talenta digital, membina 80 perusahaan rintisan, serta melibatkan 80 mitra dengan nilai investasi langsung Rp429,5 miliar.

Dengan target 100 Mbps pada 2029 dan daftar dua ribu desa yang masih menunggu, ujian sesungguhnya bagi pemerintah bukan lagi membangun jaringan di tempat yang mudah, melainkan bagaimana menghadirkan kecepatan dan harga yang manusiawi di tempat-tempat yang paling sulit dijangkau.

(Sumber: ANTARA News)