Kebutuhan Listrik Pusat Data RI Capai 20 GW, Pemerintah Bidik Batam-Karimun-Bintan Jadi Hub Baru

Jakarta — Lonjakan investasi pusat data di tengah booming kecerdasan buatan (AI) menuntut tambahan pasokan listrik yang sangat besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, memperkirakan Indonesia membutuhkan tambahan daya sekitar 20 gigawatt (GW) untuk mendukung pengembangan pusat data nasional.

Angka itu setara 20.000 megawatt (MW), atau sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik yang ada saat ini. "Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20 persen dari total listrik yang existing sekarang. Ini tidak sedikit, cukup besar sekali," ujar Bahlil saat menyampaikan sambutan di ajang Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026).

Pusat data AI butuh daya berkali lipat

Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan daya pusat data kini naik secara signifikan seiring berkembangnya AI. Jika pusat data pada era komputasi awan membutuhkan daya sekitar 10-30 MW, pusat data berbasis AI dapat membutuhkan daya 100 MW hingga 1 GW. Ketersediaan listrik, air, jaringan serat optik, dan kesiapan lokasi menjadi penentu utama realisasi investasi.

Batam-Karimun-Bintan ditunjuk jadi hub baru

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan di Kepulauan Riau menjadi hub baru pusat data Indonesia, melengkapi hub yang sudah berkembang di Singapura dan Malaysia. Bahlil menilai kawasan itu memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan air, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jakarta, atau Bali, serta peluang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Peluang itu mulai terlihat nyata di Batam. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, dan dalam tahap pengembangan di kota tersebut mencapai 1,47 GW. PLN Batam dan PT Digitalland Service One (DayOne) telah meneken Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) pada April 2026 dengan kapasitas kontrak 511 megavolt ampere (MVA) atau setara 450 MW, yang disebut sebagai kontrak pasokan listrik terbesar untuk pusat data di Indonesia. Pada saat bersamaan, BP Batam dan PLN Batam menyepakati nota kesepahaman pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung berkapasitas 200 megawatt-peak (MWp).

Energi bersih jadi magnet investor

Dari sisi pasokan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Dari jumlah itu, 42,6 GW berasal dari EBT, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil. Pemerintah juga merencanakan pengembangan PLTS hingga sekitar 100 gigawatt-peak (GWp), yang mencakup PLTS skala besar, terapung, atap, dan kawasan industri.

"Saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis," kata Bahlil.

Menata manfaat bagi pengusaha lokal

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah akan meminta data rencana lokasi dari calon investor pusat data agar pasokan energinya dapat disiapkan langsung. Ia juga tengah menyiapkan aturan agar investor menggandeng pengusaha nasional dan daerah.

"Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjakan oleh mereka sendiri," tegasnya.

Melalui penataan lokasi, kesiapan energi terbarukan, dan kemitraan lokal, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga pusat investasi digital yang memberi manfaat bagi pengusaha dan masyarakat di daerah.