Kekurangan 2,7 Juta Talenta Digital dan Ancaman AI Agentic Jadi Uji Nyata di Balik Mimpi Kedaulatan Komputasi Indonesia

DENPASAR — Diskusi mengenai kedaulatan digital Indonesia kini bertambah satu variabel baru yang dinilai tidak bisa diabaikan: manusia. Di tengah euforia pembangunan pusat data dan jaringan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Indonesia justru menghadapi defisit talenta digital yang cukup dalam, sekaligus harus siap menghadapi perubahan pola kerja yang dibawa oleh kecerdasan buatan yang otonom.

"Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital pada 2030, sementara jumlahnya saat ini baru sekitar 9,3 juta orang. Itu berarti ada celah sekitar 2,7 juta talenta yang harus kita kejar," ujar Nezar di forum Bali Tech Week (BTW) 2026, Kamis (22/10/2026).

Pemerintah bersama pelaku industri disebut terus menjalankan program peningkatan kapasitas, khususnya di bidang AI, data, dan keamanan siber. Namun Nezar mengingatkan, tantangan ke depan tidak hanya soal jumlah, melainkan jenis pekerjaan yang akan bergeser.

"Dari automation of information dalam generatif AI, kita kini bergerak menuju automation of action di agentic AI. Dia punya otoritas untuk melakukan eksekusi," kata dia, merujuk pada sistem AI yang mampu mengerjakan rangkaian tugas secara mandiri.

Nezar mencontohkan AI agentik dapat mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan sejumlah tenaga manusia. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap proses ketenagakerjaan agar tidak terjadi gejolak sosial ekonomi.

Kebutuhan talenta itu berjalan paralel dengan ambisi membangun kedaulatan komputasi. Nezar menegaskan, komputasi kini memegang posisi "seperti listrik bagi ekonomi digital". Negeri yang tidak memiliki kapasitas komputasi yang andal, menurut dia, akan kesulitan menjaga daya saing di tengah persaingan teknologi global yang didorong persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok.

"Kapabilitas pusat data kita saat ini sekitar 580 megawatt dan ditargetkan naik menjadi 1,3 gigawatt pada 2027–2028. Tapi saya menilai kapasitas itu masih kecil dibanding kebutuhan kita. Malaysia saja sudah punya sekitar 3 gigawatt," tegas Nezar.

Pada sisi konektivitas, Nezar menyebut 97 persen wilayah berpenghuni di Indonesia telah tercakup jaringan telekomunikasi, dan jaringan serat optik telah menjangkau 4.398 dari 7.281 kecamatan. Pemerintah menargetkan kecepatan internet mencapai 100 Mbps dalam dua hingga tiga tahun ke depan dengan harga yang lebih terjangkau.

Untuk jaringan generasi berikutnya, penetrasi 5G saat ini masih di bawah 10 persen dan pemerintah berharap bisa naik menjadi setidaknya 50 persen. "Penetrasi 5G masih di bawah 10 persen, dan kami berharap bisa meningkat hingga minimal 50 persen," imbuhnya.

Sebagai landasan jangka panjang, pemerintah telah menyusun peta jalan nasional AI yang mencakup akuntabilitas, transparansi, keamanan, riset dan pengembangan, kolaborasi, serta panduan etik dengan mengadopsi nilai-nilai Pancasila, yang dirancang hingga 2029. Di horizon yang lebih jauh, targetnya adalah visi Indonesia Digital 2045.

Nezar juga menyoroti peran industri semikonduktor sebagai fondasi kedaulatan digital. Ia menyebut Indonesia memiliki sumber daya mineral seperti nikel, bauksit, timah, emas, dan logam tanah jarang yang dapat didorong masuk ke rantai pasok global untuk memperkuat infrastruktur AI.

Rangkaian pernyataan di Bali Tech Week 2026 ini memperlihatkan satu hal yang cukup jelas: infrastruktur dan regulasi dapat dibangun dalam hitungan tahun, tetapi membangun 2,7 juta talenta yang mampu mengoperasikan dan mengatur AI akan menjadi penentu apakah ambisi kedaulatan digital Indonesia hanya berhenti di atas kertas atau benar-benar berjalan di lapangan. (ANTARA)