Mengejar Pemerataan: Kemkomdigi Buka Jalan Pusat Data AI hingga Indonesia Timur lewat RPerpres Kabel Laut dan Konektivitas Cadangan

DENPASAR, 21 Oktober 2026 -- Di tengah ledakan kebutuhan komputasi untuk kecerdasan buatan, pemerintah menyiapkan langkah struktural agar pusat data (data center) tidak lagi terpusat di Jawa dan Batam. Melalui forum Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkap sejumlah instrumen kebijakan yang diarahkan untuk membuka investasi infrastruktur digital ke Indonesia bagian timur.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan prioritas utama adalah pemilihan kawasan yang mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik, serta kepastian pasokan energi dan kesesuaian lokasi.

"Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting," kata Wayan pada Selasa (20/10/2026).

Menurutnya, langkah ini dimaksudkan untuk menggeser konsentrasi investasi infrastruktur digital yang selama ini menumpuk di wilayah barat Indonesia, sekaligus mendukung kebutuhan komputasi AI yang menuntut kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.

Rancangan RPerpres kabel bawah laut dan pusat data masuk konsultasi publik

Salah satu langkah regulatori yang disiapkan adalah penyusunan regulasi terkait kabel bawah laut dan pusat data. Wayan menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) mengenai kedua aspek tersebut telah disiapkan dan sedang memasuki tahap konsultasi publik.

Pemerintah membuka ruang bagi industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk memberikan masukan agar kebijakan tersebut semakin matang sebelum ditetapkan.

Konektivitas cadangan agar pusat data luar Jawa-Batam tidak terisolasi

Pemerintah juga menyiapkan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan demikian, pusat data yang dibangun di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi.

"Untuk mendorong pembangunan pusat data di Indonesia bagian timur, kami juga menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan begitu, pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi," ujarnya.

Keberadaan jalur alternatif dinilai penting untuk membangun jaringan pusat data yang tangguh, agar layanan digital di berbagai wilayah tetap memiliki konektivitas andal dan tidak bergantung pada satu jalur jaringan saja.

Ekosistem pendukung: listrik, air, mitigasi risiko, perizinan

Di samping konektivitas, pemerintah juga mengoordinasikan kesiapan pasokan listrik, gardu induk, ketersediaan air untuk sistem pendinginan, mitigasi risiko bencana, serta penyederhanaan perizinan agar proses pembangunan infrastruktur digital berjalan lebih efektif.

Wayan menegaskan, pemerataan investasi pusat data perlu dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem di setiap wilayah. Sejumlah kawasan di luar Jawa, termasuk Sulawesi dan Kupang, dapat menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan sesuai potensi dan kebutuhan pasarnya.

"Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya," katanya.

Kemampuan kontraktor dalam negeri serta asesmen terhadap kesiapan jaringan dan pasokan listrik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung pengembangan AI Factory dan infrastruktur digital nasional.

"Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses," ucap Wayan.

Langkah ini melengkapi upaya sebelumnya menyelaraskan perencanaan pusat data dan AI Factory dengan perencanaan energi nasional, di mana kebutuhan tambahan daya untuk pusat data diperkirakan mencapai 20 gigawatt, sebuah skala yang menuntut sinkronisasi kebijakan sektor digital dan energi. Dengan kombinasi regulasi, konektivitas cadangan, dan kepastian ekosistem pendukung, pemerintah menargetkan pemerataan infrastruktur digital hingga ke pelosok timur Indonesia.