Status PSN Masih Digodok: Nezar Patria Buka Arah Regulasi Pemerataan Pusat Data RI hingga Indonesia Timur

Denpasar, 23 Oktober 2026 — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pemerataan pembangunan pusat data melalui pendekatan regulasi, agar infrastruktur digital Indonesia tidak terus terkonsentrasi di wilayah yang sudah berkembang. Langkah ini ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum rangkaian Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Kamis (22/10/2026).

Nezar menegaskan bahwa pemerintah secara khusus mengarahkan pengembangan infrastruktur digital ke berbagai daerah, termasuk wilayah Indonesia bagian timur yang dinilai masih membutuhkan pengembangan. Ia menyebut proyek-proyek pusat data yang tengah disiapkan ditargetkan memiliki kapasitas total hingga 1,3 gigawatt (GW).

Perizinan di Tangan Kementerian Lain, PSN Masih Dibahas

Meski mengemban arah kebijakan, Nezar meluruskan bahwa perizinan pembangunan pusat data tidak berada di bawah kewenangan Kemkomdigi. Proses perizinan melibatkan kementerian yang menangani bidang investasi dan industri.

Di titik inilah pembahasan kebijakan menjadi sorotan. Usulan agar pembangunan pusat data ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini masih berada dalam tahap pembahasan. Penetapan status tersebut akan memberi kepastian bagi para investor sekaligus mempercepat realisasi proyek di lapangan.

Bukan Sekadar Bangun Gedung

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menekankan bahwa pemerataan pusat data tidak bisa hanya diukur dari volume investasi dan pembangunan fisik.

Menurut Wayan, setiap lokasi perlu memiliki ekosistem pendukung yang memadai agar pusat data dapat beroperasi secara andal dan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Perencanaan, kata dia, harus mempertimbangkan setidaknya empat hal: kesiapan pasar, ketersediaan sumber daya, pasokan energi, serta dukungan konektivitas nasional dan internasional.

Pendekatan ini menjadi krusial di tengah ambisi Indonesia membangun kedaulatan digital yang seimbang dari Sabang sampai Merauke, di mana ketersediaan pusat data yang merata menjadi fondasi bagi layanan digital, kecerdasan artifisial, dan pertumbuhan ekonomi digital di daerah.

Pemerataan pusat data ke Indonesia timur bukan hanya soal menutup celah infrastruktur, tetapi juga soal memastikan tata kelola dan regulasi yang matang agar investasi yang masuk berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.